EKONOMI KERAKYATAN Vs NEOLIBERALISME

EKONOMI KERAKYATAN Vs NEOLIBERALISME

Kampanye pemilihan presiden (Pilpres) telah dimulai, berbagai isu dilontarkan oleh capres / cawapres dan tim suksesnya untuk berbagai bidang penyelenggaraan negara.
Dalam bidang ekonomi, untuk menarik pemilih, isu utamanya adalah ekonomi kerakyatan versus ekonomi neoliberailisme. Ada kandidat yang mengklaim akan menerapkan ekonomi kerakyatan jika terpilih nanti dan menuding calon lain sebagai penganut paham neolib, sedang pihak yang dituding menyangkalnya. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan dianggap sebagai hal positif karena berpihak pada rakyat miskin, sedang ekonomi neolib adalah hal yang negatif karena tidak berpihak pada rakyat miskin. Karena mayoritas rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, sehingga dengan isu ini diharapkan konstituen yang mayoritas tersebut akan memilih mereka.

1. EKONOMI KERAKYATAN
Definisi ekonomi kerakyatan sebenarnya kurang begitu jelas. Mungkin paham ekonomi kerakyatan dimaksudkan adalah sebagai tandingan dari paham ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Dengan tujuan agar kelompok ini dapat menikmati pertumbuhan ekonomi secara lebih baik dan ikut berperan serta dalam aktivitas ekonomi.
Kebijakan ekonomi akan berpihak pada rakyat miskin jika pemerintah memberikan alokasi dan program yang lebih banyak bagi pemberdayaan rakyat miskin. Program pemberdayaan ini selanjutnya diaktualisasikan dalam bentuk koperasi,usaha kecil dan menengah. Dalam program tersebut, partisipasi anggota/masyarakat sangat menentukan kemajuan yang akan diraih.

2. EKONOMI NEOLIBERALISME
Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan.
Dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja, sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah.
Menurut paham neoliberal ini, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.
Dalam paham ini, logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefesiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.
Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba. Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.

3. TUGAS PEMERINTAH
Kampanye capres/cawapres bertujuan untuk mendapatkan simpati dari rakyat agar rakyat memilih mereka sebagai Presiden / Wakil presiden untuk periode berikutnya. Karena Presiden adalah pimpinan tertinggi pemerintahan di Indonesia yang berwenang dalam membuat kebijakan.
Berdasarkan definisinya, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sehingga Presiden sebagai kepala pemerintahan/negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan negara dalam mencapai visi dari negara tersebut.
Jika dilihat dalam pembukaan UUD Republik Indonesia maka visi dari negara Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur (sejahtera). Dalam mencapai tujuan ini tidak disebutkan harus dengan satu paham perekonomian tertentu, tetapi yang utama adalah dapat mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya.
Jika selama ini ada kesan bahwa para peminpin negeri hanya sebatas memikirkan kesejahteraan keluarga dan kroninya saja, kesan itu tidak salah karena itulah yang dilihat dan dirasakan oleh rakyat. Kebijakan yang dibuat terlihat memihak pada penguasa dan pengusaha, sementara rakyat jelata seolah terpinggirkan dan hanya menjadi penonton. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat bagaimana para peminpin (pemerintah) dan elite politik memamerkan kesejahteraan yang telah mereka miliki dengan pengawalan dan kenderaan mewah. Sementara begitu banyak rakyat yang masih kelaparan dan hidup di gubuk derita, jauh dari sejahtera.
Jadi sebenarnya bagi rakyat bukan aliran apa yang akan diterapkan, tetapi tekad dan kemauan dari pemerintah yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Bukankah seharusnya kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada peminpin (pemerintah) dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat di pembukaan UUD tersebut. Semoga.